Lampungjaya.news, Abung Semuli – Segudang polemik kini tengah membelenggu sebuah desa di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya desa Gunung Keramat, Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
Dimulai dari anggaran penangan Covid- 19 hingga menunggak nya sebuah pajak kendaraan inventaris sepeda motor dan terbengkalai nya sebuah pembangunan infrastruktur Padat Karya Tunai Desa atau PKTD.
Menurut Bensar, salah seorang warga yang kini menduduki jabatan penting yakni sebagai sekretaris desa (Sekdes) menyampaikan bahwa semenjak dirinya dilantik menjadi sekdes setahun lalu oleh Pj Kepala Desa (Kades) yang bernama Sapto, salah satunya polemik inventaris kendaraan motor yang rusak dan sampai nunggak pajak.
“Pada saat saya di angkat jadi sekdes saya diberi sebuah motor inventaris, tapi saat itu motor berada di sebuah bengkel karena sedang diperbaiki. Dan pada waktu itu memang saya lihat motor tersebut pajak nya sudah menunggak sejak tahun 2018. Nunggak nya itu masih di zaman kades yang lama, saat ini beliau (Kades Lama) sudah almarhum “, terang Bensar, di rumah kediaman nya. Jum’at (29/102021)
Lebih lanjut Bensar, yang kala itu tengah duduk santai mengenakan sarung dibalut baju koko dan memakai peci, serta ditemani segelas kopi di ruang tamu dengan wajah sendu menjelaskan, bahwa untuk di desa Gunung Keramat sudah tiga kali pergantian Pj.
“Sudah tiga kali ini Pj nya digonta-ganti pak, dari pertama bpk Sapto kedua mustafa dan terakhir ini bapak Bambang Irawan, ketiga nya merupakan orang kecamatan”, ungkapnya.
Ia juga mengaku untuk kendaraan inventaris sepeda motor yang saat ini pajak nya nunggak dirinya tidak tahu menahu alasan nya kenapa bisa tak terbayarkan.
“Mungkin terkendala tidak punya uang untuk membayar pajak nya, kalau ada duit mungkin gak sampai nunggak bertahun-tahun,” ucapnya sembari senyum tipis.
Saat ditanya kepemilikan inventaris kendaraan motor tersebut atas nama siapa? Bensar mengatakan jika motor tersebut atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
“” Atas nama Pemda lah pak, tapi yang membayar pajak nya pemdes itu sendiri,” kata Bensar.
Bensar berdalih meski dirinya adalah seorang sekdes, akan tetapi semenjak pergantian Pj yang baru atas nama Bambang Irawan dirinya tidak tahu menahu tentang persoalan desa Gunung Keramat, ia beralasan jika dirinya tidak difungsikan. Semuanya di tangani langsung oleh Pj kades Bambang Irawan dan bendahara Mardiana baik urusan pencairan Dana Desa dan lain lain.
“Untuk urusan desa semua di tangani langsung oleh Pj dan bendahara saja, saya dan perangkat desa yang lain memang di anak tirikan makanya kami jarang ngantor. Kalian bisa lihat sendiri keadaan kantor sepi dan jarang buka”, keluh nya.
Ia juga menyebutkan selain pajak, juga ada permasalahan yang lain yakni penanganan Covid-19. Dimana menurut Bensar penanganan Covid-19 itu dipotong 8% dari total Dana Desa.
Dirinya mengkalkulasi kan jika Dana Desa Gunung Keramat sebesar 1, 2 m maka dana tersebut bekisar 80 juta rupiah, akan tetapi dikemanakan dana tersebut dirinya tidak tahu pasti.
” Sepengetahuan saya penanganan covid-19 di sini hanya berupa penyemprotan, pembagian masker dan BLT-DD, selebih nya tak tahu saya, katanya buat pembangunan posko nyatanya di sini tidak ada posko PPKM, kalau penyemprotan saya tahu karena saya sendiri yang memimpin penyemprotan, sedang kan untuk obat obatan kita di suplay oleh saudara Heri pendamping desa,” Cetus nya.
Ia juga menyampaikan di tahun 2021 ini selain permasalahan pajak, penanganan covid-19 yang bermasalah juga ada sebuah infrastructur PKTD yang terbengkalai.
“Ditahun 2021 kami ada PKTD namun hingga saat ini tak kunjung terselesaikan padahal dananya sudah 100% sudah terealisasi. Kan aneh dana sudah cair tapi pekerjaan mangkrak”, ucapnya
Bensar bercerita bahwa dirinya rela melepaskan pekerjaan nya di sebuah PT hanya karena ingin mengabdikan diri di desa nya sebagai sekdes.
“Demi mengabdikan diri di desa saya rela meninggalkan pekerjaan saya pak, tapi kenyataan nya setelah saya menjabat sebagai sekdes saya tidak diperankan di segala aspek pemerintahan desa ini”, katanya.
Ia mengaku hingga saat ini gaji nya sebagai sekdes belum dibayar.
Ia menyarankan kepada awak media untuk lebih jelas nya agar langsung menemui Pj dan bendahara. Karna segala sesuatu yang menyangkut desa itu di tangani langsung oleh pj kades dan bendahara.
“Hampir Empat bulan lebih pj kades tidak pernah masuk ke kantor desa. Biar lebih jelas silakan bapak bapak dari media menemui Pj dan bendahara secara langsung.” Pintanya.
Sampai berita ini di publish belum ada tanggapan dari Pj kades Gunung Keramat, Bambang Irawan dan bendahara nya Mardiana, karena saat dihubungi nomor Pj kades sedang tidak aktif sedangkan nomor bendahara meski aktif namun enggan memberi tanggapan bahkan nomor salah satu wartawan di blokir Mardiana. (Davi)
