Lampungjaya.news, Kotabumi – Dari sinilah biaya listrik, buku pelajaran, hingga kegiatan belajar mengajar bisa tetap berjalan.
Namun, di balik niat mulia pemerintah untuk mendukung pendidikan gratis, tersimpan kisah kelam yang kerap berulang: penyalahgunaan dana BOS.
Uang yang seharusnya membantu anak-anak membeli buku dan alat tulis, justru berpindah tangan ke kantong pribadi.
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 8 tahun 2025 dan dirinci dalam Petunjuk teknis ( Juknis ) yang mengatur penggunaan dan alokasi Dana tersebut.
Berikut adalah rician besaran Dana BOS per siswa tahun 2025 :
- Pendidikan anak usia Dini (Paud) : Rp 600.000.
- Sekolah Dasar (SD) : Rp.940.000.
- Sekolah Menengah pertama (DMP) Rp. 1.160.000
- Sekolah Menengah Atas ( SMA): 1.590.000
- Sekolah menengah Kejuruan (SMK): 1.690.000.
- Sekolah Luar Biasa ( SLB): 3.690.000
- Bantuan pendidikan Kesetaraan Paket A Setara ( SD)1.300.000
- Paket B : Setara (SMP): 1.500.000
- Paket C : (SMA): 1.800.000.
Dana BOS Juga mencakup pengunaan untuk pengembangan perpustakaan, Kegiatan pembelajaran Administrasi sekolah, Pemeliharaan sarana dannPrasarana, serta pelatihan guru.
Kasus penyalahgunaan dana BOS bukan lagi hal langka. Tahun demi tahun, media mencatat kisah serupa: kepala sekolah ditangkap, bendahara diperiksa, dan laporan keuangan dipenuhi kejanggalan.
Menurutnya, banyak kepala sekolah dan bendahara BOS terseret ke meja hukum karena salah langkah dalam pengelolaan dana.
“Bukan semata karena niat jahat,” kata Fadri Eka Saputra SH.
Selaku pelindung/ Penasehat Ormas Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Lampung Utara “Sering kali karena ketidaktahuan atau sistem yang memang membuat mereka rawan tersandung,” ujarnya.
Menurut data Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024, sekitar 12 persen dana BOS digunakan tidak sesuai aturan.
Angka ini tampak kecil, tapi dengan total dana mencapai ratusan miliar rupiah, penyimpangan sekecil apa pun jadi bom waktu.(Rd)
