Lampungjaya.news, Tubaba – Puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Dengan raut wajah yang mencerminkan kekecewaan sekaligus harapan, para jurnalis membawa poster-poster bertuliskan tuntutan yang ditulis tangan. Meski sederhana, pesan yang disampaikan sangat kuat—sebuah jeritan hati dari para insan pers yang merasa terpinggirkan.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
- Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kominfo Tubaba, termasuk penggantian pejabat yang dinilai gagal menjalankan amanah.
- Menuntut audit penggunaan anggaran Kominfo, khususnya dana APBD tahun 2023–2025, oleh Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri dan Unit Tipikor Polres Tubaba.
- Meminta transparansi dalam distribusi anggaran publikasi agar semua media diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi.
- Menolak keberadaan media yang diduga fiktif atau tidak jelas, yang berpotensi merugikan media yang sah.
- Meminta DPRD Tubaba menggelar rapat dengar pendapat serta mengeluarkan rekomendasi resmi ke APH untuk dilakukan audit anggaran Kominfo.
Aksi yang berlangsung damai ini mendapat respon langsung dari Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, yang turun ke lokasi didampingi Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., dan Penjabat Sekda, Perana Putra, S.H., M.H.
“Saya minta pejabat Kominfo jangan mempersulit kawan-kawan media. Anggaran yang terserap harus dijelaskan secara transparan. Jika memang ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, maka akan kami evaluasi bahkan ganti,” tegas Nadirsyah di hadapan peserta aksi. Senin, (08/09/2025).
Namun, pernyataan Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, yang menyebut bahwa ada 311 media telah terdaftar di Kominfo, memicu kecurigaan. Koordinator Aksi, Rico Rivaldi, mempertanyakan validitas angka tersebut.
“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat. Dari mana datangnya angka 311? Apakah ada media ‘siluman’? Atau ada pihak yang memegang lebih dari satu media?” ujar Rico dengan nada kecewa.
Rico menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu sikap resmi dari DPRD Tubaba, termasuk pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat. Jika tidak ada langkah tegas, aliansi Media Tubaba Bersatu akan segera melaporkan secara resmi ke APH agar audit anggaran Kominfo segera dilakukan.
“Kami minta DPRD mengeluarkan rekomendasi resmi ke APH untuk melakukan audit. Ini bukan soal kepentingan satu-dua media, tapi tentang keadilan dan transparansi,” tegas Rico.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Kominfo, rombongan wartawan melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Tulang Bawang Barat. Mereka disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD,joko Kuncoro, yang menerima sepuluh perwakilan wartawan untuk berdialog dan mendengar aspirasi secara langsung.
Meskipun pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan final, namun menjadi titik awal pengawalan terhadap aspirasi insan pers Tubaba.
Aksi ini menandai babak baru perjuangan wartawan Tubaba dalam menjaga marwah jurnalisme, sekaligus memastikan bahwa dana publik yang dikelola pemerintah daerah digunakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum
Di akhir aksi damai rekan-rekan time media bersatu tubaba membagikan santunan kepada warga yang kurang mampu.(Jhn)
