Lampungjaya.news, Tubaba – Nasib memilukan dialami Anisa (11), seorang bocah penderita Epilepsi asal Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.
Ia kini terancam tidak lagi mendapatkan pengobatan setelah kepesertaan BPJS Kesehatan yang selama ini menopang biaya medisnya dinonaktifkan.
Putri kedua dari pasangan Sutarman dan Sumini itu telah berjuang melawan penyakitnya sejak usia dua bulan. Kondisinya kini dilaporkan semakin memburuk, sementara akses layanan kesehatan kian sulit dijangkau.
Sumini, sang ibu, dengan suara lirih menceritakan perjalanan panjang pengobatan anaknya. Pada 2021, Anisa sempat mendapatkan bantuan BPJS gratis dan menjalani beberapa tindakan medis di RSUD Abdul Moeloek.
“Anak kami sampai empat kali operasi untuk pemasangan selang. Kalau tidak dipasang, dia terus menangis. Setelah itu kami rutin berobat ke RS Menggala, tapi dokter menyarankan dirujuk ke Jakarta karena sudah tidak sanggup menangani,” ungkapnya, Selasa (7/4/2026).
Namun harapan untuk pengobatan lanjutan pupus. Tak lama setelah rujukan diberikan, BPJS gratis yang menjadi tumpuan keluarga justru dinonaktifkan. Sejak saat itu, keluarga harus berobat secara mandiri—sebuah beban yang nyaris mustahil bagi kondisi ekonomi mereka.
Sutarman, kepala keluarga, bekerja sebagai buruh pengepul getah karet dengan penghasilan terbatas, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah keterbatasan itu, biaya pengobatan Anisa menjadi beban berat.
“Kalau sembako masih dapat bantuan, tapi yang kami butuhkan itu biaya berobat. Kalau BPJS mati, kami tidak sanggup. Sekarang kondisi anak kami makin parah,” tutur Sumini dengan mata berkaca-kaca.
Upaya mengaktifkan kembali BPJS telah dilakukan dengan mendatangi Dinas Sosial setempat. Namun, keluarga justru menerima jawaban bahwa kuota bantuan tidak tersedia.
“Kami sudah ke Dinas Sosial, tapi katanya tidak ada kuota. Kami hanya bisa pasrah,” ujarnya.
Kondisi ini memicu keprihatinan warga sekitar. Ketua RT setempat, Sopingi, berharap pemerintah segera turun tangan membantu.
“Kami berharap BPJS gratisnya bisa diaktifkan kembali. Kalau bisa, dibantu juga pengobatan ke Jakarta agar Anisa bisa sembuh,” katanya.
Pemerintah tiyuh setempat mengaku telah memberikan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kursi roda. Namun terkait BPJS yang tidak aktif, pihaknya menyatakan tidak mengetahui penyebabnya.
“Dari tiyuh, bantuan tetap kami berikan. Untuk BPJS, kami bantu dengan surat keterangan tidak mampu agar bisa diajukan kembali ke Dinas Sosial,” jelas kepala tiyuh.
Ironisnya, saat awak media mencoba mengonfirmasi ke Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak ada pejabat terkait yang berada di kantor. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat juga tidak mendapat respons.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap respons dan tanggung jawab instansi terkait dalam menangani kasus warga miskin dengan kondisi darurat kesehatan. Di saat seorang anak membutuhkan penanganan segera, proses birokrasi justru menjadi hambatan.
Jika tidak ada langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah, nasib Anisa dikhawatirkan akan semakin terpuruk—terjebak dalam keterbatasan di tengah sistem yang seharusnya memberikan perlindungan. (Spr/jhn)
