Dinilai Tebang Pilih dalam Pencairan Publikasi, DPRD Mesuji Menuai Protes dari Awak Media.
Spread the love

Lampungjaya.news, Mesuji – Dinilai tebang pilih dalam proses pencairan publikasi kerjasama di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, puluhan awak media protes dan mengeluh.

Hal tersebut di sampaikan oleh beberapa media online, mengeluhkan terkait proses pencairan di sekretariat DPRD Mesuji yang diduga sangat janggal dan dinilai berbelit-belit dalam proses pembayaran.

Pasalnya, anggaran publikasi yang semestinya terbayarkan pada anggaran APBD murni tahun 2020 hingga saat ini belum ada kejelasan bahkan terancam tidak terbayar.

“Awal mula, media diberikan arahan untuk menandatangani MoU terlebih dahulu, sebagai syarat bukti kerja sama dan penayangan publikasi kegiatan DPRD, sesuai absen jumlah media yang telah terdata di sekretariat DPRD Mesuji, setelah itu kami di arahkan untuk membuat pengajuan, surat tagihan hingga banyak ketentuan lainnya yang terkesan berbelit-belit hingga kami mengalami kesusahan dalam proses pengurusannya,” ungkap JR salah satu wartawan media online, kepada media ini, baru-baru ini.

Tak hanya itu, iapun menduga terdapat aksi tebang pilih dalam pengelolaan dana publikasi di sekretariat DPRD Mesuji, dugaan itu di perkuat adanya nominal kerjasama yang telah di tentukan oleh pihak sekretariat DPRD Mesuji dengan jumlah yang sangat minim dalam rangka MOU tahun 2020 yang nyaris tidak ada ketransparanan publik.

“Mereka beralasan anggaran di pangkas terkait adanya covid, sekarang yang jadi pertanyaan kegiatan covid yang di maksud mereka itu apa saja?
dengan pagu satu juta pertahun yang sebelumnya mencapai tiga juta pertahun permedia, apakah sudah wajar, kalau memang trasparan silahkan buka-bukaan terkait pengelolaan anggarannya, jangan terkesan main petak umpet,” Imbuhnya.

Dijelaskannya, setelah sekian lama menunggu, alasan terakhir dari pihak sekretariat DPRD Mesuji ketika di pertanyakan, mereka beralasan jika waktu saat ini sudah mepet dan tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan pencairan lagi.

“Padahal sebelumnya pihak sekretariat DPRD Mesuji berjanji akan membayar publikasi media pada APBD perubahan, namun nyatanya itu semua hanya ansor belaka, ini sama saja kami di permainkan,” katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Mesuji, Ismail, saat di hubungi melalui via telpon pada Jum’at (6/11/2020) yang lalu, menyarankan awak media untuk menghubungi PPTK dengan alasan sedang banyak urusan yang akan di kerjakan.

“kamu silahkan hubungi PPTK nya aja, semuanya sudah saya amanahkan ke dia soalnya saya banyak urusan entah yang paripurna entah yang apa, datengin aja dulu dia, kalau nggk selesai nanti saya yang ngomonginnya, PPTK nya Wawan dia baru,” kata Sekwan

Sementara, Wawan PPTK sekretariat DPRD Mesuji saat di kunjungi di ruang kerjanya pada Senin (9/11/2020) yang lalu, mengatakan, terkait tagihan publikasi media tidak dapat terbayar sebab sisa waktu yang telah mepet sehingga tidak memungkinkan jika tagihan tersebut untuk di ajukan.

“Nggak ada waktu lagi untuk di proses, sebab waktu tinggal dua Minggu lagi, sesuai surat edaran dari keuangan, kamipun butuh liburan dan refresing menyambut tahun baru, inikan dua Minggu lagi tutup kas kabupaten, kami juga enggak mungkin ngerjain berkas-berkas ini sampai akhir tahun, ini aja ada yang sampai tiga bulan belum kelar-kelar hingga saat ini,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP-Tipikor) Provinsi Lampung, Junerdi Ds, menyayangkan atas adanya ulah oknum pejabat berwenang di sekretariat DPRD Mesuji yang dinilai mempersulit dan terkesan semau-mau berikan alasan.

“Bicara tugas seharusnya Wawan mesti profesional, jangan dulu mikirin mau liburan dan refresing, apalagi kawan-kawan media itu mau mengambil hak yang memang mutlak milik mereka, bukan minta cuma-cuma uang peribadi dia. Tidak sewajarnya dia beralasan sedemikian, lucu saja seorang pejabat berkata sedemikian,” Tegas Junerdi.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menelusuri lebih dalam terkait anggaran yang dikelola oleh sekretariat DPRD Mesuji, agar dapat diketahui sudah tepat sasaran atau terdapat beberapa kekeliruan di dalamnya.

“Patut di telusuri dengan saksama, anggaran yang di kelola oleh sekretariat DPRD Mesuji sudah sesuai kah dengan peruntukannya? Oleh karenanya dalam waktu dekat kami akan bentuk Tim investigasi guna mengumpulkan baket dan segera akan di tindak lanjuti,” tukasnya. (Tim)