Lampungjaya.news, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya dalam memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi aktif dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Dalam agenda strategis tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi hadir didampingi Kepala Bappeda Hendri Syahri serta Pelaksana Tugas Kabag Perekonomian Heri Kurniawan. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan menjadi wujud dukungan nyata terhadap upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Rapat pleno dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin luasnya akses pembiayaan, UMKM yang mampu naik kelas, serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran,” tegas Jihan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026 telah dilaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota. Selain itu, terdapat 25 kegiatan business matching yang menyasar pelaku UMKM, perempuan, pelajar, hingga masyarakat umum guna memperluas akses terhadap layanan dan pembiayaan keuangan.
Pada tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan tiga program prioritas utama, yakni Agrifuture Lampung yang bertujuan meningkatkan minat generasi muda terhadap sektor pertanian, Program Hilirisasi Kakao Pesawaran untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan pada penciptaan wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Meski capaian inklusi keuangan Provinsi Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen dan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,46 persen, Wakil Gubernur menilai masih diperlukan kerja keras agar edukasi keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
Ia juga mendorong optimalisasi berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), pengembangan ekosistem pesantren inklusif berbasis syariah, hingga peningkatan pembiayaan bagi sektor unggulan dan program perhutanan sosial.
Sementara itu, Sekda Way Kanan Machiavelli Herman Tarmizi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Menurutnya, sinergi lintas sektor tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendukung penuh berbagai program TPAKD sebagai upaya memperluas akses keuangan masyarakat, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan program-program TPAKD dapat berjalan optimal di Kabupaten Way Kanan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang semakin melek keuangan, UMKM yang lebih tangguh dan kompetitif, serta pembangunan daerah yang semakin maju dan merata. (smsi_LJ)
