Lampungjaya.news, Krui – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pemkab Pesibar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Tahun 2026 sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Karyapenggawa, Selasa (10/2/2026).
Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Bupati Pesisir Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Eksir Abadi, S.H., M.M., Inspektur Kabupaten Unzir, S.P., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Lemong, Camat Pesisir Utara, Camat Way Krui, Camat Karya Penggawa, para peratin dari empat kecamatan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten I, disampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan yang digabung lebih dari satu kecamatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati menjelaskan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mengusung tema “Pengembangan Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Kehidupan Masyarakat, Tata Kelola, serta Pelayanan Publik. Tema tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa Musrenbang ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025–2029, yang bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan daerah demi mewujudkan visi “Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan.”
Musrenbang RKPD Kabupaten juga disebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Musrenbang Pekon dalam penyusunan RKP Pekon. Oleh karena itu, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat pekon dan kabupaten menjadi kunci agar program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas dan menyepakati usulan-usulan prioritas dari masing-masing kecamatan, Bupati berharap usulan yang disampaikan benar-benar merupakan aspirasi kebutuhan masyarakat secara luas, bukan kepentingan parsial.
Bupati melalui sambutannya juga meminta para camat untuk melakukan filterisasi usulan secara objektif, sementara perangkat daerah diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cepat, tepat, dan konstruktif guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Selain itu, disampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, salah satunya akibat keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Untuk itu, dibutuhkan kebijaksanaan, keikhlasan, serta semangat kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan.
Menutup sambutannya, Bupati menekankan agar seluruh perangkat daerah mencatat dan memverifikasi setiap usulan prioritas kecamatan secara cermat dan bertanggung jawab, serta para peratin diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal dan menyelaraskan perencanaan pembangunan demi terwujudnya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat. (Ipunh)
