Lampungjaya.news, Way Kanan – Kejaksaan Negeri Kabupaten Way Kanan telah melakukan penahanan terhadap kaitannya dengan kasus penyalahgunaan Jabatan atau penyelewengan Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Pakuon Baru, Kecamatan Pakuon Ratu periode 2020 s/d 2022.
Penahanan ini berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: PEN-989/L.8.17/Fd.1/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023 atas nama tersangka ED (41) selaku Kepala Kampung pada T.A 2020-2022 dan Nomor: PEN-990/L.8.17/Fd.1/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023 atas nama Tersangka YN (32) selaku bendahara pada tahun anggaran yang sama.
Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri DR. Apriliana Purba, SH., MH melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Joni Saputra, SH., MH menjelaskan bahwa, dimana dari hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Way Kanan No LHP : 700/334/LHA-IRB.05/III.01-WK/2023 tanggal 14 November 2023 didapatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 1.021.635.996.
“Untuk kedua tersangka sendiri sudah dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-991/L.8.17/Fd.1/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023 an. Edyson Bin Sahmad (Alm) dan PRINT-992/L.8.17/Fd.1/11/2023 tanggal 21 Nopember 2023 an. Yanuar Sidiq Bin M Hasan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Way Kanan untuk 20 (dua puluh) hari kedepan sembari melengkapi Berkas Perkara guna dilimpahkan ke Pengadilan Negeri TIPIKOR Tanjung Karang, “ujar joni saputra selaku Kasi Pidsus Kejari Way Kanan.
Kedua Tersangka disangkakan telah melanggar Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ATAU Kedua Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan Dr. AFRILLIANNA PURBA, S.H.,M.H. melalui Kasi Intelijen Rahmat Efendi juga tidak bosan-bosan kembali menghimbau agar dalam pengelolaan Keuangan Negara khususnya dalam pengelolaan keuangan kampung agar tetap akuntabel dan hindari penyelewengan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
“Sebelumnya kedua tersangka di periksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya di pemeriksaan selama 3 jam di ruang penyidikan oleh Jaksa Nurul Fatonah, SH, jaksa Fahlevi, SH dan tersangka di damping PH Ali Rahman, SH., MH.
Sebelum dilakukan penahanan, terhadap kedua Tsk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan Kesehatan dari Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Blambangan Umpu dan dinyatakan sehat. “Tutup Rahmat Effendi. (Red)
