Lampungjaya.news, Panaragan – Rentetan persoalan serius mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga permainan anggaran kini mencuat ke permukaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.
Dalam upaya menggali dan menindaklanjuti berbagai temuan tersebut, Ketua Intelijen Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Tubaba, Rezqi, melakukan kunjungan penting ke Kantor Paralegal Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABRl) yang dibina langsung oleh Kyai Hermawan, S.HI., M.H., C.M., SHE selaku Dewan Pembina ABRl, pada Rabu, (09/07/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Rezqi langsung berkoordinasi dengan Holidi, CPL, yang menjabat sebagai Paralegal ABRl sekaligus Kepala Biro Media Cetak dan Online Konkrit News untuk wilayah Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
Agenda utama pembahasan menyasar pada delapan isu krusial yang kini menjadi sorotan publik di Tubaba, antara lain:
- Dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum Kepalo Tiyuh.
- Penyimpangan dana BOS oleh sejumlah kepala sekolah.
- Penyelewengan dana Box dan BPJS oleh oknum kepala puskesmas.
- Praktik mafia pupuk subsidi yang merugikan petani.
- Dugaan pengecoran dan penyalahgunaan distribusi minyak mentah.
- Permainan meteran KWh listrik oleh oknum di tubuh PLN.
- Dugaan korupsi anggaran negara oleh oknum kepala dinas.
- Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal.
Holidi, CPL menegaskan komitmennya bahwa pihaknya bersama tim ABRl akan bersikap tegas terhadap berbagai dugaan tersebut.
“Kami siap turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jika aparat penegak hukum di daerah ini tutup mata dan telinga, kami tidak segan melaporkan langsung ke institusi hukum yang lebih tinggi. Kami punya jaringan di tingkat atas yang siap menindaklanjuti kasus-kasus yang selama ini didiamkan,” tegas Holidi.
Menurutnya, sudah saatnya masyarakat Tubaba mendapat keadilan yang nyata, bukan hanya janji-janji hukum yang berhenti di meja penyidik.
Paralegal ABRl dan GWI Tubaba sepakat untuk membentuk sinergi pengawasan, investigasi, serta advokasi hukum yang berpihak kepada rakyat. Langkah konkret pun mulai dipersiapkan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan daerah. (Jhn)
