Lampungjaya.news, Liwa – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pengawasan obat, keamanan pangan, serta pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis potensi daerah.
Komitmen tersebut mengemuka saat Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menerima kunjungan kerja Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung Bagus Heri Purnomo beserta jajaran di ruang kerja Bupati, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Mad Hasnurin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pirwan, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung, Bagus Heri Purnomo, menjelaskan bahwa terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian BPOM di Lampung Barat. Fokus pertama adalah pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai pemilihan obat dan makanan yang aman, mulai dari proses pemilihan bahan baku hingga produk siap dikonsumsi.
Fokus kedua berkaitan dengan pembinaan UMKM. Menurut Bagus, saat ini sedikitnya 10 industri kopi di Lampung Barat telah mengantongi izin edar BPOM. Ke depan, pihaknya akan terus mendorong proses hilirisasi produk kopi agar mampu memenuhi standar kualitas dan menembus pasar ekspor.
“Potensi kopi Lampung Barat sangat besar. Dengan standar yang baik dan pengolahan yang tepat, produk daerah memiliki peluang lebih luas untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.
Sementara itu, fokus ketiga adalah dukungan terhadap program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM yang tergabung dalam satuan tugas MBG turut menginisiasi Program Desa Aman Pangan dan Sekolah Aman Pangan guna memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, memenuhi standar keamanan.
“Sejak awal tahun 2025 kami telah melakukan pembekalan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait keamanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program MBG,” kata Bagus.
Selain itu, BPOM juga menyoroti masih tingginya potensi penyalahgunaan antibiotik di masyarakat. Penjualan antibiotik tanpa resep dokter dan penggunaan dosis yang tidak sesuai dinilai dapat memicu resistensi antibiotik yang berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
“Perlu peran aktif pemerintah daerah bersama fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengendalikan resistensi antibiotik akibat penggunaan yang tidak tepat,” tegasnya.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan BPOM Bandar Lampung. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPOM sangat penting seiring meningkatnya aktivitas usaha dan perdagangan di Lampung Barat.
“Kunjungan kerja BPOM hari ini menjadi langkah strategis dalam membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah adalah kesehatan masyarakat,” ujar Parosil.
Ia menekankan bahwa edukasi mengenai keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas. Menurutnya, pertumbuhan usaha baru yang semakin pesat perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar produk yang beredar tetap aman bagi konsumen.
Parosil juga menaruh perhatian besar terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia menilai keberhasilan program tersebut harus didukung pengawasan yang ketat guna memastikan kualitas pangan yang dikonsumsi anak-anak.
“Keselamatan dan kesehatan generasi masa depan menjadi prioritas. Kehadiran Program MBG merupakan solusi yang sangat baik, namun harus dibarengi pengawasan bersama agar makanan yang disajikan benar-benar layak, sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang gizi anak,” katanya.
Lebih lanjut, Parosil meminta pengawasan terhadap kantin sekolah turut diperkuat. Ia menyoroti pentingnya standar keamanan jajanan sekolah, termasuk penggunaan bahan pangan olahan yang harus sesuai ketentuan.
Selain itu, Bupati berharap BPOM dapat memberikan masukan dan pendampingan terkait hilirisasi produk unggulan daerah, khususnya kopi dan sektor perikanan, agar mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
“Jangan hanya fokus pada UMKM. Produk yang akan dipasarkan hingga diekspor harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sehingga mampu diterima dan bersaing di pasar global,” pungkasnya. (Ipung)
About the Author
