Lampungjaya.news, Liwa – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari penguatan otonomi daerah. Penegasan itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang digelar di halaman Kantor Bupati, yang berlangsung khidmat di tengah kehadiran unsur pimpinan daerah dan aparat lintas instansi. Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Nukman, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, unsur TNI-Polri, serta perwakilan instansi vertikal. Barisan peserta berdiri rapi di bawah langit pagi yang teduh, menandai momentum refleksi tiga dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Peringatan dimulai dengan pembacaan sejarah singkat otonomi daerah oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M. Danang Harisuseno. Dari sana, suasana upacara bergulir menuju agenda utama: penyampaian amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus.
Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak lagi bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari orkestrasi kebijakan nasional yang lebih terarah dan terpadu.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menurut Bupati mencerminkan arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan otonomi daerah sebagai instrumen strategis pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah harus mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pelayanan publik dituntut semakin responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan warga,” ujar Parosil Mabsus dalam sambutannya.
Di balik seremonial yang berlangsung tertib, peringatan ini juga menjadi ruang penegasan arah kebijakan ke depan. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat kemandirian melalui optimalisasi potensi lokal serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
Dua fokus utama yang mengemuka dalam momentum ini adalah penguatan kemandirian fiskal dan percepatan digitalisasi pemerintahan. Kemandirian fiskal dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sementara digitalisasi diyakini menjadi kunci efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik.
Usai membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, Bupati Lampung Barat kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah. Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah deretan aparatur yang berdiri tegak dan suasana upacara yang berjalan tertib, pesan yang mengemuka dari peringatan ini sederhana namun tegas: otonomi daerah bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Ipung)
