Musrenbang Tubaba 2027: Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah untuk Desa Maju

Lampungjaya.news, Tubaba – Kabupaten Tulang Bawang Barat menegaskan arah pembangunannya untuk beberapa tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Forum yang digelar di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba, menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan setiap program berjalan searah dan saling menguatkan. Rabu (4/3/2026).

Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang disambut Bupati Novriwan Jaya menandai kuatnya komitmen kolaborasi dalam forum tersebut. Turut hadir Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda, para camat, serta kepala tiyuh se-Tubaba.

Bagi pemerintah daerah, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Forum ini dipandang sebagai titik temu strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan agar tidak berjalan sendiri-sendiri, sekaligus memastikan program yang dirancang benar-benar berdampak pada masyarakat.

Infrastruktur Jadi Urat Nadi Ekonomi

Dalam paparannya, Novriwan menegaskan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi akselerator penting bagi pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada 2026, daerah tersebut mendapat alokasi pembangunan tujuh ruas jalan strategis. Salah satu yang paling dinanti adalah ruas Penumangan–Unit 6, yang menghubungkan kawasan sentra produksi pertanian dengan jalur distribusi utama.

Menurut Novriwan, infrastruktur menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tanpa infrastruktur yang layak, pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka di atas kertas. Jalan adalah urat nadi pergerakan hasil tani dan perdagangan rakyat,” ujarnya.

Pembangunan ruas jalan ini diharapkan mampu menekan biaya logistik, mempercepat mobilitas barang dan jasa, sekaligus membuka akses bagi wilayah yang selama ini relatif terisolasi.

Lompatan di Sektor Kesehatan

Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga mendapat perhatian besar. Rumah Sakit Umum Daerah Tubaba diproyeksikan mengalami penguatan signifikan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp130 miliar.

Dana tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas layanan dan menjadikan rumah sakit daerah sebagai pusat rujukan layanan kesehatan unggulan di wilayah sekitar.

Saat ini, layanan hemodialisa di RSUD Tubaba telah melayani lebih dari 200 pasien secara rutin. Ke depan, pengembangan layanan penyakit kronis seperti kanker, jantung, stroke, hingga uronefrologi juga akan diperkuat.

Langkah ini dinilai strategis, mengingat selama ini banyak warga Tubaba yang harus dirujuk ke luar daerah untuk memperoleh layanan spesialis.

Program MBG: Perputaran Dana Rp497,7 Miliar

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyoroti potensi ekonomi dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Di Tubaba saja, program tersebut diperkirakan menghasilkan perputaran dana hingga Rp497,7 miliar per tahun.

“Jika dibagi ke 100 desa, potensi perputaran bisa sekitar Rp4 miliar per desa per tahun. Pastikan bahan bakunya dari petani dan UMKM lokal. Jangan sampai uangnya keluar daerah,” tegas gubernur.

Menurutnya, MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai program sosial. Lebih dari itu, program ini harus menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan ekosistem produksi lokal yang berkelanjutan.

Hilirisasi Komoditas Desa

Sorotan lain dalam forum tersebut adalah pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti singkong dan jagung. Selama ini, petani kerap menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah dengan margin keuntungan yang relatif kecil.

Pemerintah Provinsi Lampung mendorong perubahan pola tersebut melalui penguatan koperasi desa serta pengembangan rantai produksi yang lebih bernilai tambah.

Salah satu langkahnya melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan memperkuat posisi tawar petani. Program ini juga mendorong desa memiliki armada angkut sendiri untuk memotong ketergantungan pada tengkulak.

Dukungan teknis turut disiapkan, antara lain melalui distribusi pupuk organik cair yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15–20 persen, serta pengadaan mesin pengering (dryer) berkapasitas 20 ton guna menjaga kualitas hasil panen ketika harga pasar turun.

Investasi pada Sumber Daya Manusia

Di ujung arahannya, gubernur menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Pembangunan manusia harus menjadi prioritas jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp10 juta per desa sebagai stimulan bagi program “Desa Maju”.

“Saya tidak ingin ada anak di Tubaba yang putus sekolah. Minimal lulus SMA. Ketahanan pangan penting, tetapi kualitas SDM menentukan masa depan,” ujar Rahmat.

Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Tubaba dalam membangun kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, arah pembangunan diharapkan berjalan lebih terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Spr/jh)