Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diduga Telah Mengangkangi Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri
Spread the love

Lampungjaya.news, Krui – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melantik pejabat eselon II, eselon III dan IV pada 22 Maret 2024 yang lalu, hal ini diduga sangat bertentangan dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri. Kamis. (02/05/2024).

Dalam surat keputusan mentri dalam negri sudah jelas bahwa mutasi yang dilakukan Pemda Pesisir Barat itu dipastikan melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Aturan tersebut menetapkan larangan melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

“Namun sampai saat ini pemkab pesisir barat masih belum membatalkan pelantikan para pejabat eselon II, III dan IV yang di lantik pada tanggal 22 Maret 2024, dan itu sudah tidak bisa dilakukan pelantikan karena sudah masuk enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

Hal ini di duga Pj, Sekda kabupaten pesisir Barat Jon Edwar menyepelekan aturan Mendagri dan punya kepentingan sehingga sampai saat ini belum dibatalkan.

Padahal sudah jelas disebutkan juga dalam UU pilkada nomor 71 ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan sangsi ancaman hukum pidana atau Kurungan Penjara paling lama enam bulan dan denda 60.000.000 rupiah, berdasarkan pasal 190.

Jika melihat aturan tersebut maka bukan perkara yang ringan jika hal tersebut dilanggar, atau disepelekan oleh pemkab pesisir barat dan selaku Pj. Sekda kabupaten pesisir Barat ,Jon Edwar harus bertanggung jawab dan membatalkan semua yang telah di lantik dikarenakan jelas sekali menentang peraturan yang telah di buat oleh menteri dalam negeri.

Sementara PJ Sekda Pesisir Barat Jon edwar waktu dihubungi saat konfirmasi melalui sambungan seluler tidak bisa dihubungi.(Tim/ipung)