Lampungjaya.news, Krui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah guna menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat koordinasi tindak lanjut hasil asistensi kemampuan keuangan daerah yang digelar di Ruang Batu Tihang, Senin (15/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/3785/SJ tanggal 24 April 2026 tentang asistensi bagi daerah yang diproyeksikan belum memenuhi kebutuhan belanja minimum pada Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai langkah strategis untuk merespons hasil asistensi Kemendagri sekaligus memastikan kewajiban belanja minimum daerah dapat terpenuhi tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik maupun program pembangunan prioritas.
Pembahasan difokuskan pada optimalisasi perencanaan dan penganggaran, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Armand Achyuni, menegaskan bahwa sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi program dan kegiatan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Langkah-langkah yang kita ambil harus terukur, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan koordinasi yang baik, kita optimistis dapat memenuhi belanja minimum daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Armand.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antarperangkat daerah dalam menyusun strategi keuangan yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Pesisir Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimistis dapat menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal demi mendukung kesejahteraan masyarakat. (Ipung)
About the Author
