Lampungjaya.news, Krui – Upaya memperkuat fondasi ekonomi daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan III Tahun 2026 yang digelar Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Kegiatan yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Jakarta ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Mizar Dianto.
Kehadiran keduanya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan yang lebih profesional.
Workshop ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah (APKD). Program tersebut melibatkan berbagai unit strategis di lingkungan Kemenkeu, termasuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dirancang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), kegiatan ini menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan fiskal daerah di seluruh Indonesia, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Selama dua hari, peserta mendapatkan pembekalan komprehensif terkait perencanaan anggaran, optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, hingga strategi pembiayaan dan investasi daerah.
Workshop dibuka oleh Pelaksana Tugas Kepala BPPK, Sudarto, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi Executive Dialogue bertema isu terkini pengelolaan fiskal daerah. Sesi ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Halilul Khairi, serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni.
Beragam topik strategis dibahas dalam sesi panel dan diskusi, mulai dari integrasi perencanaan dan penganggaran, percepatan realisasi belanja, manajemen risiko, hingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Narasumber yang terlibat berasal dari berbagai institusi penting seperti KPK, BPKP, DJPK, serta pemerintah daerah provinsi.
Tak hanya itu, efektivitas pembelajaran juga diuji melalui pre-test, post-test, serta simulasi penyusunan kebijakan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks nyata.
Sekretaris Daerah Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi potensi daerah sebagai kunci pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Hasil dari workshop ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam perumusan kebijakan daerah. Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan menghadirkan kebijakan fiskal yang adaptif, transparan, serta berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Ipung)
