Lampungjaya.news, Krui – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mempercepat langkah pembangunan infrastruktur dasar, khususnya penyediaan air bersih bagi masyarakat. Komitmen itu ditegaskan Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, saat melakukan audiensi terkait program Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Krui di Ruang Rapat Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Lampung, Selasa (12/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dedi Irawan menekankan pentingnya pemutakhiran data By Name By Address (BNBA) sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen mendukung seluruh proses penyusunan dan verifikasi data BNBA sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dedi Irawan.
Audiensi itu turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Ir. Armand Achyuni, Kepala Dinas PUPR Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Perkim LH Amrul Haq, SE., M.Si., serta Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian M. Belly Oscar, SH., MH.
Hadir pula perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, di antaranya Kepala Bidang PJPA Mesuji Sekampung Surendro Andi Wibowo, Kepala UPTD Pengelolaan Air Minum Kabupaten Pesisir Barat, serta Kepala BPBPK Lampung Achmad Irwan Kusuma, ST., MT., bersama jajaran terkait.
Sebagai bentuk keseriusan mendukung program SPAM IKK Krui, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat juga akan menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) terkait BNBA sekaligus membentuk Surat Keputusan (SK) Tim Reviu. Tim tersebut nantinya bertugas melakukan peninjauan terhadap Review Concept (RC) dan Detail Engineering Design (DED) bersama BPBPK Lampung dan BBWS Mesuji Sekampung.
Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat proses administrasi, serta memastikan dokumen teknis pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain itu, reviu terhadap RC dan DED direncanakan berlangsung pada 2027 agar seluruh proses persiapan dapat dilakukan lebih matang, terukur, dan komprehensif sejak awal.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBPK Lampung, dan BBWS Mesuji Sekampung, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya layanan air minum, dapat segera dirasakan masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat. (Ipung)
About the Author
