Lampungjaya.news, Kotabumi – Pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini tercermin dari keikutsertaan Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, dalam Entry Meeting pemeriksaan laporan keuangan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kamis, (02/04/2026).
Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Entry Meeting dilaksanakan secara daring melalui Zoom, diikuti oleh kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
Dari ruang tamu resmi Bupati di Kotabumi, Hamartoni Ahadis mengikuti jalannya pertemuan bersama sejumlah unsur pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD M. Yusrizal, Sekretaris Daerah Intji Indriati, serta kepala perangkat daerah lainnya.
Pertemuan yang dimulai pukul 09.30 WIB itu diawali dengan sambutan dari beberapa gubernur di Pulau Sumatera dan Jawa, menandai pentingnya sinergi lintas daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan publik.
Entry Meeting ini merupakan tahapan awal dari rangkaian pemeriksaan rutin yang dilakukan BPK. Fokus audit mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan belanja daerah—termasuk aset dan modal—hingga pendapatan serta pengelolaan kas daerah.
Dalam arahannya, pihak BPK menekankan pentingnya akuntabilitas, ketepatan waktu dalam penyajian data, serta komitmen kuat terhadap transparansi. Hal tersebut dinilai krusial untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan profesional.
Lebih dari sekadar proses administratif, pemeriksaan ini diharapkan menjadi instrumen evaluasi yang konstruktif. Hasil audit BPK tidak hanya berfungsi sebagai penilaian, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah sekaligus peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan mengikuti proses ini secara aktif, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menunjukkan kesiapannya untuk terus berbenah, memperkuat integritas pengelolaan anggaran, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Sumber : Diskominfo Lampung Utara. (LJ)
About the Author
