Lampungjaya.news, Krui – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar) sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Pesibar, Irawan Topani, S.H., M.Kn.,menghadiri dan membuka kegiatan sinkronisasi data aksi konvergensi stunting tingkat kabupaten, di Aula Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri juga Wakil Ketua TPPS Pesibar, Ulil Amri, S.H., Sekretaris TPPS, Irhamuddin, S.KM., M.M., narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempun Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), dan Dinas Sosial (Dinsos).
Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani mengatakan bahwa, isu stunting bukan sekadar persoalan gizi, tetapi juga mencerminkan tantangan pembangunan manusia secara menyeluruh. Stunting berdampak jangka panjang terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), produktivitas ekonomi, dan daya saing bangsa.
“Oleh karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan di semua tingkatan pemerintahan dan lintas sektor,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani.
Wakil Bupati, Irawan Topani menjelaskan, sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah telah mengembangkan aplikasi aksi konvergensi stunting, yang menjadi instrumen penting untuk memastikan keterpaduan antara intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Aplikasi ini bukan hanya alat administratif, melainkan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data yang akan menentukan arah dan efektivitas program penurunan stunting,” terang Wakil Bupati, Irawan Topani.
Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, kegiatan tersebut bertujuan utama untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan memutakhirkan data lintas sektor yang terkait dengan percepatan penurunan stunting, baik yang bersifat intervensi spesifik dibidang kesehatan, maupun intervensi sensitif di bidang non-kesehatan.
“Melalui sinkronisasi ini, kita berharap seluruh data dapat tergabung dalam satu kesatuan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara lebih tepat sasaran,”
“Saya juga berharap, seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga pekon, dapat berkomitmen untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan benar-benar akurat dan sesuai standar.
Karena kita memahami bersama, kualitas data menentukan kualitas kebijakan dan keberhasilan intervensi di lapangan,” pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani. (Ipung)
