Lampungjaya.news, Krui – Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rabu (9/7/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II, Muhammad Amin Basri, dan dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD.
Selain itu tampak hadir juga para Asisten, Staf Ahli, forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pandangan fraksi pertama diawali dari Fraksi Nasdem yang disampaikan juru bicara, Elya Triskova, M.Sos., berkaitan dengan visi, misi, dan arah kebijakan bahwa, visi Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan dianggap cukup relevan. “Namun, madani dan religius perlu dijabarkan dalam program konkret, bukan sekadar slogan,” kata Juru Bicara, Elya Triskova.
Selanjutnya tentang isu strategis daerah, menurut Juru Bicara, Elya Triskova, terkait pariwisata dan lingkungan seperti penumpukan sampah di kawasan Pantai Labuhan Jukung, tata kelola retribusi tidak transparan, perlunya kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.
“Sedangkan terkait pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial yakni akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan jaminan sosial,” papar Juru Bicara, Elya Triskova.
Isu strategis lainnya yakni, terkait pengangguran dan Sumber Daya Manusia (SDM) diantaranya, vokasi dan pelatihan kerja, kemitraan industri–pendidikan, dan insentif sektor swasta. Terkait ketahanan pangan dan iklim yaitu roadmap pangan berbasis wilayah, sistem pertanian cerdas iklim, dan mitigasi bencana.
“Selain itu terkait infrastruktur dan aksesibilitas seperti jalan desa-kota, air bersih, listrik, dan sanitasi, dan digitalisasi wilayah terpencil. Serta terkait tata kelola pemerintahan yaitu reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan evaluasi kinerja OPD,” jelas Juru Bicara, Elya Triskova.
Juru Bicara, Elya Triskova menandaskan, terkait indikator kinerja dan pendanaan
Fraksi NasDem mendorong penetapan target kuantitatif yang realistis dan menantang, strategi optimalisasi sumber pendanaan seperti APBD, APBN, dan swasta.
“Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan pandangan yang disampaikan dapat dijadikan bahan penyempurnaan, dan RPJMD menjadi kompas pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Juru Bicara, Elya Triskova.
Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi, S.M., mengatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menyetujui RPJMD 2025-2029 Pesibar.
Karenya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Pesibar telah berupaya mengakomodir serta kerjasama kepada pemangku kepentingan sehingga pemerataan pembangunan akan dapat tercapai.
“Rencana pembukaan akses jalan Way Haru serta pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu penopang perekonomian dan kemajuan masyarakat Way Haru.
Ini mesti menjadi catatan penting bagi Pemkab Pesibar dalam penyusunan RPJMD. Sebab itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemkab Pesibar memprioritaskan pembangunan akses jalan dan infrastruktur di Way haru sesuai dengan visi dan misi Pesibar,” ungkap Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.
Menurut Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu perencanaan dan kebijakan yang terstruktur, sistematis dan komprehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik.
Karenanya diminta agar Pemkab Pesibar memastikan RPJMD Pesibar 2025-2029 dapat dipersiapkan maksimal dengan mengantisipasi segala kendala yang dapat terjadi melalui koordinasi seluruh pemangku kepentingan dengan kekuatan sinergitas eksekutif dan legislatif.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Pesibar melakukan menginventarisir secara komprehensif terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS). Pendataan secara akurat, tertib serta tepat guna merupakan langkah strategis kedepan jika terjadinya bencana dan atau permasalahan dikemudian hari, maka dapat dilakukan kajian serta antisipasi lebih awal.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Pesibar agar serius dalam menggali potensi daerah seperti Sumber Daya Alam (SDA), energi, mineral dan potensi lainnya, semua meyakini bahwa Pesibar memiliki banyak potensi tersebut, namun belum dikelola secara maksimal,” tukas Juru Bicara, Anggun Kurnia Dewi.
Dalam rapat paripurna tersebut penyampaian pandangan fraksi berikutnya dari Fraksi PPP oleh Juru Bicara, Yeni Ernida, S.Pd., mengatakan bahwa Fraksi PPP menyetujui RPJMD 2025-2029, serta mengingatkan perlunya sinergi RPJMD dengan kebijakan ditingkat nasional dan provinsi, serta mendorong percepatan penanganan pembangunan yang merata dari ujung perbatasan Kecamatan Lemong sampai Bengkunat.
“Fraksi PPP menekankan pentingnya dalam pemerataan pembangunan infrastuktur wilayah dalam RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan keberlanjutan dan berkesinambungan sebagaimana yang tertuang pada visi misi,” ujar Juru Bicara, Yeni Ernida.
Selain itu, Fraksi PPP mendorong penuh agar pemerintah daerah lebih maksimal dan optimal dalam mengelola aset daerah, sehingga OPD diminta agar memiliki program konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu berinovasi dan mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan dari anggaran transfer pusat.
“Fraksi PPP meminta agar pemerintah daerah menetapkan program-program yang lebih responsif masyarakat dan melakukan evaluasi secara konkret atas program sebelumnya. Fraksi PPP juga
menekankan pentingnya indikator yang terukur dalam pelaksanaan RPJMD serta memastikan partisipasi publik dalam proses perencanaannya,” tegas Juru Bicara, Yeni Ernida.
Masih kata Juru Bicara, Yeni Ernida, Fraksi PPP juga meminta pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program agar tidak melakukan rutinitas birokrasi yang
normatif dan tidak progresif. Misalnya dalam penyusunan struktur perencanaan, Bupati Pesibar mewujudkan program pembangunan sesuai dengan visi dan misinya. “Fraksi PPP meminta pemerintahan daerah agar dalam
pemanfaatan aset harus berbasis pada asas kemanfaatan sosial, dilakukannya evaluasi terhadap pengelolaan untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dengan keadaan sosial dan ekonomi,” tandas Juru Bicara, Yeni Ernida.
Pandangan fraksi berikutnya yakni dari Fraksi PKB yang disampaikan Juru Bicara, Riza Pahlevi, S.T., bahwa Fraksi PKB menyarankan agar Pemkab Pesibar menggelar forum resmi seperti rapat koordinasi atau seminar yang melibatkan seluruh kepala OPD, Camat,
Kepala desa dan BPD dalam rangka menjelaskan secara detail visi, misi serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan agar terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan relegius sebagai destinasi wisata terdepan.
“Fraksi PKB menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, gudang penyimpanan, serta akses distribusi hasil panen. Mengingat Pesibar memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama pada komuditas tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan,” jelas Juru Bicara, Riza Pahlevi.
Selain itu, Juru Bicara, Riza Pahlevi juga mengatakan, Fraksi PKB menyambut baik misi pemerintah daerah tentang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis SDA dan ekonomi kerakyatan dengan kondisi Pesibar yang memiliki kekayaan SDA yang
melimpah, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan potensi wisata alam. “Potensi ini harus mampu dikembangkan secara optimal, seperti melalui pengembangan industri pengolahan berbasis hasil alam seperti agroindustri atau perikanan olahan.
Peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku UMKM dalam mengelola potensi alam secara efisien dan ramah lingkungan. Serta penguatan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar,” papar Juru Bicara, Riza Pahlevi.
Sementara itu Fraksi Golkar dalam pandangannya yang disampaikan Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan mengatakan bahwa, pihaknya menilai positif terhadap visi terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani dan religius sebagai destinasi wisata terdepan. “Visi ini adalah dasar berpikir, panduan, dan target yang ingin dicapai
melalui misi, rencana strategi, maupun program kegiatan. Dalam hal tersebut Fraksi Golkar melihat bahwa destinasi wisata terdepan akan menjadi wajah Pesibar secara keseluruhan untuk dicapai,” kata Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan.
Karenanya, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa seluruh stakeholder Pesibar, semua lapisan masyarakat, dan OPD menyusun program kegiatannya yang menunjang destinasi wisata. Memaksimalkan
seluruh SDM maupun SDA sebagai destinasi wisata. Selain wisata pantai dan laut Pemkab Pesibar juga harus mampu memaksimalkan warisan budaya, agrowisata, wisata hutan, smart village dan potensi lainnya.
“Fraksi Golkar meminta Bupati Pesibar menguraikan daftar inventaris masalah yang akan menghambat visi misi Bupati. Seperti tentang problem sengketa batas antar masayarakat dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), serta terkait sengketa batas secara horizontal antar masyarakat atau antar masyarakat dengan pihak perusahan.
Selain itu Fraksi Golkar meminta RPJMD tahun 2025-2029 disertakan terkait penguatan kelembagaan agama dan kelembagaan adat yang sesuai dengan sebutan Pesibar sebagai Negeri Para Sai Batin dan Ulama,” tegas Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan.
Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan juga mempertanyakan penyusunan RPJMD dimaksud sebelumya sudah menyerap aspirasi dunia usaha. Serta meminta penjelasan terkait tata ruang dunia usaha seperti
tambak air payau dan juga meluasnya perkebunan kelapa sawit yang berpotensi adanya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
“Fraksi Golkar mempertanyakan keyakinan Bupati Pesibar terhadap proyeksi anggaran yang dimiliki dapat mencapai visi misi yang dicanangkan. Selain itu Fraksi Golkar mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berazaskan pemerataan dan berkeadilan. Karenanya Fraksi Golkar
mendukung penuh upaya Bupati Pesibar untuk pembangunan jalan akses Way Haru dan daerah terpencil lainnya,” pungkas Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan.
“Fraksi Golkar juga mengingatkan agar pengawasan dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tukas Juru Bicara, Gusti Kadi Artawan.
Penyampaian pandangan fraksi diakhiri dari Fraksi Amanat Indonesia Raya yang disampaikan Juru Bicara, Sahrul Jaya, S.E., bahwa RPJMD meruapakan haluan kapala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah.
Visi yang disampaikan yakni terwujudnya Pesibar yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan dengan ditetapkan lima poin misi dalam arah pencapaian visi dimaksud.
“Janji politik ini harus diwujudkan. Fraksi Amanat Indonesia Raya mendukung penuh terhadap ide dan gagasan Bupati sehingga harapan masyarakat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran dapat tercapai,” ungkap Juru Bicara, Sahrul Jaya.
Menurut Juru Bicara, Sahrul Jaya, dalam mewujudkan visi dan misi yang telah diselaraskan dengan Ranperda RPJMD akan menemuai hal-hal sulit terutama dalam pendanaan.
Sebab itu, Fraksi Amanat Indonesia Raya berpesan agar Bupati mengedepankan jiwa yang arif dan bijaksana, terlebih dalam upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.
“Kepada seluruh OPD agar bekerja maksimal dan totalitas dalam mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah.
Kami yakin Pesibar akan menjadi daerah yang sejahtera, unggul, dan madani. Fraksi Amanat Indonesia Raya mendukung penuh Ranperda RPJMD 2025-2029,” tukas Juru Bicara, Sahrul Jaya. (Ipung)
