Warga Labuhan Makmur Pertanyakan Traktor Bantuan yang Disewakan ke Desa Lain

Lampungjaya.news, Mesuji – Anggota Kelompok Tani (Gapoktan) Suka Maju, Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung, mempertanyakan keberadaan traktor bantuan yang seharusnya untuk warga desa mereka, namun malah disewakan ke desa lain.

Traktor bantuan aspirasi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 2024 ini diduga dilepas oleh Ketua Gapoktan Suka Maju dan Kepala Desa Labuhan Makmur tanpa musyawarah, transparansi dan keuntungan yang jauh dari perhitungan warga.

Ketua Gapoktan Labuhan Makmur, Isropi, membenarkan bahwa traktor bantuan tersebut disewakan kepada warga desa lain di Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Namun, alasan yang dikemukakan adalah tidak ada anggota kelompok tani di desa nya yang ingin memakainya.

“Siapa saja yang menyewanya? Isropi mengaku tidak tahu, Kepala Desa yang tahu,” ujar Asropi. Selasa, (22/07/2025).

Kepala Desa Labuhan Makmur, Rohim, juga membenarkan hal ini dan menyatakan bahwa traktor bantuan milik Gapoktan Suka Maju tersebut disewakan keluar desa nya, yaitu di Unit 1 Kabupaten Tulang Bawang, karena tidak ada warga desa nya yang mau memakainya.

Namun, pengakuan ini berbeda dengan anggota Gapoktan Suka Maju mereka banyak yang ingin menggunakan traktor tersebut. Tapi, Ketua Gapoktan Isropi dan Kepala Desa Rohim malah menyewakannya kepada warga lain.

Menurut Kepala Desa Rohim, jika traktor bantuan tersebut memang dipertanyakan, maka dia akan memulangkan traktor tersebut ke Gapoktan Suka Maju.

Terkait pengelolaan uang sewa yang diperoleh terkumpul sebesar Rp.4.900.000. Jumlah ini menimbulkan pertanyaan warga karena dari penyewaan traktor selama delapan bulan untuk menggarap puluhan hektare sawah dengan sewanya Rp.650.000 per hektare.

Keterangan Kepala Desa Rohim, sisa sebesar itu, pendapatan lainnya digunakan untuk biaya perawatan dan mengganti kerusakan spare part dan lain – lain selama delapan bulan. Warga meminta agar dilakukan audit yang melibatkan anggota Gapoktan untuk memastikan transparansi pengelolaan dana tersebut.

“Harus di audit melibatkan anggota Gapoktan,” kata seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya. (san)