Lampungjaya.news, Krui – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bergerak cepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dalam rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang digelar di Ruang Rapat Payung Agung, Lantai IV Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Armand Achyuni, Kepala Inspektorat Unzir, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam arahannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras dan sinergi yang telah terbangun sehingga Kabupaten Pesisir Barat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan prestasi yang patut dibanggakan sekaligus bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Keberhasilan meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya merupakan hasil kerja sama seluruh perangkat daerah. Namun saya tegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Dedi Irawan.
Bupati menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai instrumen evaluasi yang konstruktif guna memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menunjukkan komitmen penuh dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK secara cepat, tepat, dan tuntas.
Selain itu, Dedi Irawan juga menginstruksikan agar seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencegah terulangnya temuan serupa pada masa mendatang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Sementara kepada Inspektorat Daerah, Bupati meminta agar terus memberikan pendampingan serta pengawasan yang konstruktif demi memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan secara optimal dan tepat waktu.
“Setiap rekomendasi yang diberikan harus menjadi perhatian serius. Kita ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Dedi Irawan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan keberhasilan meraih opini WTP sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.
“Mari kita jadikan pencapaian ini sebagai amanah untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab di Kabupaten Pesisir Barat,” pungkasnya. (Ipung)
About the Author
