Lampungjaya.news, Kotabumi – Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menemukan kasus ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan kartu sembako, di daerah itu dengan saldo nol (kosong).
Akibatnya, kebingungan pun melanda para keluarga penerima manfaat (KPM), hingga tidak sedikit dari mereka mengaku kecewa. Pasalnya bantuan berupa sembako yang dikucurkan pemerintah pusat tersebut begitu mereka harapkan. Terlebih dalam situasi waspada Covid-19 saat ini.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampura, M. Erwinsyah mengatakan, pihaknya sudah banyak menerima pengaduan terkait masalah tersebut. Dari data yang disampaikan oleh pendamping BPNT dari 23 kecamatan se-Lampura, didapati 10 ribu lebih KPM pemegang kartu BPNT (kartu sembako) dengan saldo nol.
“Terkait saldo nol ini telah disampaikan dan ditindaklanjuti dengan melakukan pendataan yang dilakukan oleh pendamping BPNT yang ada di setiap kecamatan. Masalah ini bukan hanya terjadi di Lampung Utara saja, tapi hampir di seluruh kabupaten di Indonesia,” kata Erwin.
Dijelaskannya, pada umumnya saldo nol ini terjadi pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlah memiliki kartu PKH, namun kartu KKS penerima program BPNT tercetak lagi oleh pihak Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ditunjukkan oleh Kementerian Sosial RI. Yakni, untuk Lampura adalah Bank Mandiri.
“Rata-rata yang mengalami saldo nol ini adalah KPM yang memegang dua KKS atau dobel kartu, dimana sebelumnya mereka telah memiliki kartu PKH, kemudian kartu sembakonya tercetak lagi,” ujar Kadis Sosial.
Berdasarkan aturan perbankkan, KPM hanya boleh memegang salah satu KKS, baik itu kartu PKH ataupun kartu bansos pangan (BPNT). Karena kartu PKH-nya yang terlebih dahulu aktif, makanya oleh pihak Bank saldo kartu BPNT-nya dibekukan sementara, sehingga saldonya nol.
“Jadi karena kartu PKH-nya yang aktif lebih dulu, itulah yang didistribusikan oleh pihak Bank. Sedang untuk kartu sembakonya saldonya kosong, karena doblokir,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Erwinstah, masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, pembekuan saldo bansos pangan ini sifatnya sementara.
Nantinya, setelah dilakukan validasi dan pemadanan data kependudukan penerima bantuan BPNT di tingkat Kementerian dan Himbara Pusat, maka bantuan yang tertunda tersebut akan disalurkan kembali kepada KPM dengan sistem rapel.
Hanya saja jumlah bulan yang dirapelkan tidak bisa dipastikan. Sebab, diakui Kadis Sosial, pihaknya juga tidak mengetahui dari bulan berapa kartu tersebut diaktifasi oleh pihak Himbara Pusat.
Bisa jadi KPM yang tidak menerima bantuan sembako sejak bulan Juli 2019, setelah divalidasi dan saldonya diaktifkan kembali, yang bersangkutan menerima dari bulan Oktober 2019.
Hal ini terjadi, disebabkan karena finalisasi data KPM yang dilakukan pihak Kementerian Sosial dan Himbara Pusat dilakukan empat kali dalam setahun. Yakni, pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
“Bisa saja terjadi, KPM yang tidak menerima bantuan sembako sejak bulan Juli 2019, menerima rapel bantuan terhitung dari bulan Oktober 2019. Hal ini dikarenakan, yang bersangkutan dinyatakan valid setelah dilakukan finalisasi data pada bulan Oktober 2019,” papar Erwinsyah.
Lebih lanjut dijelaskannya, terkait tindak lanjut laporan saldo nol ini, baik Dinas Sosial Kabupaten maupun Himbara yang ada di daerah sifatnya hanya menghimpun data dan melaporkan.
Untuk Dinsos data yang diterima kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial RI. Sedang pihak Himbara daerah menyampaikan temuan saldo nol ini ke Himbara Pusat.
“Masalah ini telah didata oleh pendamping dan telah diusulkan ke Bank Mandiri untuk dilakukan pemadanan data kependudukan PKM dan pemindah bukuan dari rekening KKS BPNT ke rekening PKH,” ujar Kadis Sosial.
Sesuai mekanisme, lanjutnya, yang melakukan pemindah bukuan ini adalah Bank Mandiri pusat. Bank Mandiri Cabang atau yang ada di daerah sifatnya hanya menghimpun data dan melaporkan ke Bank Mandiri pusat dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
“Yang memastikan masuk atau tidaknya saldo adalah pusat,” pungkas Erwinsyah. (And)
