Lampungjaya.news, Pesisir Barat – Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, S.H Mengikuti Rakor tersebut secara Virtual Meeting di Ruang Rapat Wabup Pesisir Barat, Senin (24/1).
Rakor Evaluasi ini mengusung Bahasan Pokok yaitu terobosan dalam pengadaan barang dan jasa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sampaiannya ingin LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus cepat, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan value for money dengan memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
“LKPP harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern. Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100 persen e-Procurement, manfatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat,” ujar Tito Karnavian.
Percepatan ini, imbuh Tito, juga sangat penting di masa krisis akibat Pandemi Covid – 19 ini. Belanja pemerintah tersebut akan mendorong permintaan dan meningkatkan konsumsi masyarakat yang selanjutnya akan menggerakkan produksi dan menumbuhkan ekonomi masyarakat.
Ada beberapa terobosan yg disampaikan oleh ketua LKPP Azwar Anas diantaranya E-Catalog dan Toko Daring. Adapun manfaatnya mempercepat dan mempermudah belanja APBN dan APBD, mendorong ekonomi lokal/regional, menumbuhkan iklim usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, efisiensi biaya dan waktu dalam memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, memudahkan monitoring karena tercatat secara elektronik.
Diakhir rapat Mendagri berharap terobosan yang akan dilakukan oleh LKPP ini dapat mendukung UMK Go Digital lewat proses belanja langsung di marketplace, pengadaan makin inklusif karena UMK semakin dimudahkan, dan dapat meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas.(*/Red)
